KETAPANG – Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan tajam terkait persoalan sosial di Kalimantan Barat. Setelah sebelumnya sempat mencatatkan angka tertinggi untuk kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tingkat perceraian, daerah ini kini menempati peringkat pertama kasus perkawinan usia anak se-Kalimantan Barat. Kenyataan pahit ini menjadi alarm serius mengenai kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan perhatian ekstra dari seluruh pemangku kepentingan.
Fakta mengejutkan tersebut terungkap melalui paparan Hakim Pengadilan Agama Ketapang, Dara Eka Vhonna, S.Sy., M.H., dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Ketapang pada Selasa (10/11/2026) ini menyoroti urgensi perlindungan generasi muda dari dampak pernikahan dini.
Secara makro, Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dunia dengan sekitar 25 juta perempuan yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Di tingkat provinsi, Kalimantan Barat menduduki posisi kelima tertinggi secara nasional dengan persentase perkawinan anak mencapai 8,82 persen, sebuah angka yang berada jauh di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data pencatatan tahun 2025, Kabupaten Ketapang menyumbang angka tertinggi di Kalimantan Barat dengan total 414 kasus perkawinan anak, yang terdiri atas 38 anak laki-laki dan 376 anak perempuan. Jumlah tersebut mencakup sekitar 35,8 persen dari keseluruhan 1.158 kasus perkawinan anak yang terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Tren mengkhawatirkan ini juga tercermin dari lonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ketapang dalam tiga tahun terakhir. Tercatat sebanyak 72 perkara pada tahun 2024, meningkat menjadi 76 perkara pada tahun 2025, dan kembali melonjak hingga menyentuh 93 perkara pada tahun 2026.
Merujuk data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ketapang, mayoritas pengajuan dispensasi dipicu oleh kehamilan di luar nikah serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak untuk menghindari zina. Bahkan, dari 93 perkara sepanjang tahun 2026, ditemukan 99 entri alasan yang menandakan adanya permohonan dengan latar belakang ganda. Lebih memprihatinkan lagi, para pemohon masih berusia di bawah 15 hingga 17 tahun dengan status pelajar aktif mulai dari tingkat SD, SLTP, hingga SLTA.
Menanggapi situasi darurat tersebut, penggiat sosial sekaligus Ketua Ormas WRC Birendra Kabupaten Ketapang, Rahmat Kartolo, menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Menurutnya, 414 kasus tersebut bukanlah sekadar deretan statistik, melainkan peringatan keras untuk segera menyelamatkan masa depan generasi penerus Ketapang. Ia mendesak adanya langkah mitigasi awal melalui penyuluhan secara masif kepada anak-anak sejak usia dini, yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga menampilkan contoh nyata mengenai risiko berat di balik pernikahan yang belum waktunya. (ER)










